TANGERANG — Rangkaian kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, Abraham Garuda Laksono, pada 4–9 Februari 2026 memperlihatkan upaya mendekatkan wakil rakyat dengan masyarakat, dengan turun langsung ke sejumlah titik mulai dari Kampung Babakan Binong hingga kawasan perumahan di Gading Serpong.
Reses diawali pada 4 Februari di Kampung Babakan Binong. Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan dialog terbuka antara warga, pengurus RT 03 RW 04, Karang Taruna, serta tokoh masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, warga tidak hanya menyampaikan kebutuhan lingkungan, tetapi juga menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam program relawan kesehatan berbasis masyarakat.
Salah satu tokoh lingkungan mengaku kehadiran wakil rakyat secara langsung memberi kesan berbeda bagi masyarakat.
“Selama ini kami jarang didatangi langsung. Ketika ada yang datang, duduk, dan mendengar, warga merasa lebih diperhatikan,” ujarnya.
Abraham menegaskan bahwa kedekatan dengan masyarakat menjadi bagian penting dari tugas perwakilan rakyat.
“Reses bukan sekadar agenda formal, tetapi ruang untuk memastikan negara hadir melalui kerja bersama masyarakat, terutama dalam program kesehatan yang menyentuh kebutuhan dasar,” katanya.
Kegiatan berlanjut pada 5 Februari di Bojong Nangka. Dalam forum diskusi yang berlangsung interaktif, Ketua Posyandu RW 11 menyampaikan harapan agar layanan kesehatan ibu dan balita mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Tokoh masyarakat juga menyoroti persoalan infrastruktur lingkungan, seperti penggalian yang belum ditutup kembali serta perlunya perhatian bagi warga lanjut usia.
Ketua RW 11, Yunus, berharap aspirasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti.
“Kami ingin lingkungan aman, Posyandu diperkuat, dan warga lansia mendapat perhatian yang layak,” tuturnya.
Abraham menyatakan seluruh masukan warga akan menjadi bahan perjuangan di tingkat kebijakan.
“Persoalan yang disampaikan masyarakat adalah gambaran kondisi nyata di lapangan, dan itu yang harus menjadi prioritas dalam pembahasan program,” ujarnya.
Pada 6 Februari, reses digelar di Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa. Warga menyampaikan berbagai persoalan terkait penyaluran bantuan sosial yang dilakukan bergilir, mekanisme penerimaan siswa Sekolah Dasar, serta perubahan status kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinilai membingungkan.
Ibu Leni, salah satu warga, berharap adanya kejelasan dan pendampingan dari pemerintah.
“Bantuan sosial, sekolah anak, dan BPJS sangat berpengaruh pada kehidupan kami. Kami hanya ingin aturan yang jelas dan mudah dipahami,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Abraham menegaskan pentingnya sosialisasi dan pendampingan kebijakan agar masyarakat tidak merasa kesulitan mengakses layanan dasar.
“Kebijakan yang baik harus diikuti pendampingan yang kuat supaya masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” jelasnya.
Rangkaian reses kemudian berlanjut pada 9 Februari di Perumahan Sektor 8 Gading Serpong. Dalam dialog terbuka, warga kembali menyoroti dampak perubahan regulasi BPJS PBI serta berharap alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dapat lebih merata untuk pembangunan fasilitas lingkungan perumahan.
Ketua RW 8A, Hamami, menilai perhatian pembangunan perlu diberikan secara seimbang.
“Kami berharap baik wilayah kampung maupun perumahan mendapatkan perhatian yang sama dalam pembangunan fasilitas lingkungan,” ujarnya.
Menutup rangkaian reses, Abraham menegaskan komitmennya untuk membawa seluruh aspirasi warga ke tingkat kebijakan.
“Baik kampung maupun perumahan memiliki hak yang sama atas layanan dasar. Aspirasi ini akan saya perjuangkan agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait,” tegasnya.
Rangkaian reses tersebut menjadi sarana penting untuk memperkuat komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat, sekaligus memastikan berbagai kebutuhan dan harapan warga dari beragam wilayah dapat terakomodasi dalam proses pembangunan daerah. (*)